Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti salah satu kegiatan strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2021, yakni koordinasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Ia meminta penjelasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas karena kegiatan yang terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya telah dihentikan di tahun 2020 akibat adanya wabah Covid-19.

“Rencana pemindakan ibu kota dilanjutkan kembali dan masuk dalam kegiatan strategis Bappenas di tahun 2021. Padahal, diperkirakan tahun 2021 penuh ketidakpastian, karena wabah Covid-19 yang belum kunjung selesai dan bayang-bayang resesi ekonomi global. Apakah pemindahaan ibukota menjadi hal yang penting di tengah berbagai problematika yang ada,” kata politisi PKS itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). 

Lebih lanjut, Anis menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bukan pekerjaan sederhana. Oleh karena itu, kelanjutan rencana Pemerintah itu memerlukan kajian dan perencanaan secara matang agar eksekusinya efektif, efisien, dan tidak mengganggu siklus bisnis perekonomian baik sektoral, regional dan nasional. 

Anis juga menyatakan bahwa layak atau tidaknya pemindahan Ibu Kota Negara, perlu dilihat dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, administrasi, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan, serta aspek lainnya. Dalam sebuah analisis pembangunan ibu kota baru yang tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan pelbagai kemudahan yang memadai hanya akan menjadikan pemindahan ibu kota tidak berfungsi optimal. “Kajian-kajian apa saja yang telah dilakukan oleh Bappenass terkait dengan pemindahan Ibu Kota,” tanyanya.

Hal lain yang disoroti Anis, terkait strategi Bappenas dalam menghadapi krisis ekonomi dan terjadinya resesi global. Sebagai lembaga perencana pembangunan negara, Bappenas memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Anis mengingatkan bahwa sebagai perencana pembangunan negara, dengan terjadinya resesi ekonomi global dan wabah Covid-19, Bappenas harus memiliki strategi yang tepat. 

“Apakah diperlukan penyesuaian target dan prioritas pembangunan, mengingat dikhwatirkan terjadi kondisi stagnansi ekonomi paska selesainya wabah Covid-19, bagaimana persiapan Bappenas dalam memitigasi krisis yang akan terjadi, dan bagaimana strategi Bappenas dalam menyusun RPJMN yang sensitif dengan pelbagai kemungkinan krisis termasuk krisis ekonomi global,” tanya legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang hadir dalam rapat tersebut. (alw/sf)